Andi Susilawan : Evaluasi PSU Jadi Bekal Perbaikan Pemilu Mendatang

Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Andi Susilawan menjelaskan bahwa inisiasi Bawaslu Kabupaten Siak menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan pandangan, serta merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan prinsip demokrasi, khususnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikatakannya dalam forum rapat koordinasi dan evaluasi Pengawasan yang digelar Bawaslu Siak pada kamis (12/11/2026) di Aula kantor Bawaslu Siak.

"Setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU kemarin, perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kita tidak ingin persoalan yang sama kembali terulang, sehingga diperlukan kesamaan persepsi, komitmen, dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan," ujarnya

Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas tidak dapat diwujudkan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"inilah kenapa kami berfikir ini penting untuk kita dudukkan bersama, karena sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Harapannya dari evaluasi ini  kita menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu Tahun 2029," tambahnya.

Sebagaimana yang disampaikan pada berita sebelumnya, rapat koordinasi dan evaluasi Pengawasan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Siak, dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Siak, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), perwakilan Camat Bungaraya dan Camat Siak, perwakilan Penghulu Buantan Besar, serta perwakilan manajemen PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL),