Cegah Persoalan PSU Terulang, Ikhsan Dorong Tertib Administrasi Kependudukan

Berkaca dari pengalaman Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Siak Tahun 2024 lalu, Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Ikhsan Parulian Harahap, menekankan pentingnya penataan administrasi tenaga kerja oleh PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing pekerja, terutama bagi buruh dengan status harian lepas. Hal ini disampaikannya dalam forum rapat koordinasi dan evaluasi Pengawasan yang digelar Bawaslu Siak pada kamis (12/11/2026) di Aula kantor Bawaslu Siak.

 "Pengalaman PSU Tahun 2024 harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama dalam memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Perusahaan perlu memiliki pencatatan tenaga kerja yang tertib berdasarkan alamat tempat tinggal masing-masing pekerja, termasuk pekerja harian lepas yang mobilitasnya relatif tinggi. Hal ini penting agar keberadaan pekerja dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan kendala ketika dilakukan pendataan maupun distribusi pemberitahuan memilih," jelasnya.

Ikhsan menambahkan bahwa upaya perusahaan dalam mengimbau pekerja untuk menggunakan hak pilih tidak cukup hanya dilakukan secara lisan melalui apel maupun pertemuan internal. Menurutnya, imbauan tersebut perlu diperkuat dengan administrasi dan dokumentasi yang jelas sebagai bentuk dukungan nyata terhadap partisipasi pekerja dalam penyelenggaraan pemilu.

ia juga menyoroti pentingnya peran Juru Tulis I Kampung Jayapura dan Kampung Buantan Besar dalam memastikan pencatatan administrasi kependudukan berjalan tertib dan mutakhir. Pencatatan tersebut perlu mencakup setiap perubahan status kependudukan, baik warga yang datang, pindah, masuk, maupun keluar dari wilayah kampung.

 "Pemerintah kampung melalui perangkat kewilayahan juga memiliki peran penting dalam menjaga validitas data kependudukan. Setiap perubahan domisili masyarakat harus tercatat dengan baik, sehingga data administrasi yang dimiliki pemerintah kampung dapat menjadi salah satu rujukan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Dengan administrasi yang tertib dan koordinasi yang berkelanjutan, potensi persoalan terkait keberadaan pemilih dapat diantisipasi lebih awal," ujarnya.

Dengan demikian, Ikhsan berharap seluruh pihak dapat mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga persoalan administrasi ketenagakerjaan, kependudukan, maupun distribusi pemberitahuan memilih dapat ditangani secara lebih sistematis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tertib, akuntabel, serta menjamin hak pilih masyarakat.

Diketahui, Ikhsan selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini yang memegang tanggung jawab penuh bagi Bawaslu Kabupaten Siak dalam memberikan keterangan kerja-kerja hasil pengawasan Bawaslu Siak pada Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahmakah Konstitusi dengan nomor perkara  73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang salah satu dalam pokok permohonannya menyebutkan terdapat formulir pemberitahuan memilih atau C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Masyarakat yang tinggal di wilayah PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) yang pada putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak dengan harus menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.