Bawaslu Siak dan IKBR Tualang Bahas Permasalahan Money Politic Jelang Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) Kecamatan Tualang dengan fokus pembahasan permasalahan money politic, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Food Court Indah Kiat Pulp & Paper Tualang tersebut diikuti oleh 10 peserta dari unsur organisasi masyarakat IKBR Kecamatan Tualang. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029.

Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Harlen Manurung yang hadir sebagai pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang serta pentingnya menjaga integritas demokrasi.

“Money politic masih menjadi salah satu ancaman serius dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Melalui diskusi ini, kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah poin penting mengemuka. Partai politik diharapkan secara konsisten mengimbau calon legislatif yang diusung agar tidak memberikan uang atau bentuk imbalan apa pun kepada pemilih. Selain itu, partai politik juga diharapkan tidak menerima mahar dalam proses pencalonan kepala daerah.

Peserta diskusi turut menekankan pentingnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memantau dan mengawasi laporan dana kampanye secara ketat dan transparan. Sementara itu, Bawaslu diharapkan senantiasa menjaga integritas serta independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu.

Kegiatan Diskusi Konsolidasi Demokrasi ini sejalan dengan visi Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil.

Bawaslu Kabupaten Siak berharap melalui kegiatan ini, kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya politik uang semakin meningkat sehingga Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas dapat terwujud pada masa mendatang.