Bawaslu Siak Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Perkuat Sinergi Cegah PSU Berulang pada Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan mengusung tema “Memperkuat Sinergitas, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui Evaluasi, Kolaborasi dan Perbaikan Berkelanjutan untuk Pemilu Tahun 2029”, Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Siak.

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, khususnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Ketua dan Anggota Bawaslu Siak kompak hadir dalam agenda ini. Rakor kali ini mengundang Ketua dan anggota KPU Kabupaten Siak, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), perwakilan Camat Bungaraya dan Camat Siak, perwakilan Penghulu Buantan Besar, serta perwakilan manajemen PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL),

Memimpin jalannya rapat ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Siak, Zulfadli menyampaikan gambaran umum hasil pengawasan terhadap pelaksanaan PSU Pilkada Tahun 2024. Dikatakannya, ‘’Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan pekerja PT TKWL yang secara administratif kependudukan memiliki KTP dengan alamat di Kampung Buantan Besar dan Kampung Jayapura, namun dalam kenyataannya bertempat tinggal di lingkungan perusahaan dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi TPS,’’ ujar Fadli.

‘’Selain persoalan jarak, distribusi formulir pemberitahuan memilih atau C.Pemberitahuan juga menjadi salah satu kendala. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat pemilih yang tidak lagi bekerja di perusahaan sehingga petugas mengalami kesulitan dalam menemukan alamat pemilih yang bersangkutan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap akurasi data pemilih dan efektivitas distribusi pemberitahuan memilih,’’ Jelasnya lagi.

Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Ahmad Dardiri, menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu diurai secara menyeluruh agar dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti belum terbentuknya RT di lingkungan perusahaan, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut masih tergabung dalam wilayah administrasi RT lain yang secara geografis memiliki jarak cukup jauh.

‘’Pengalaman PSU Tahun 2024 kemaren harus kita jadikan bahan refleksi dan pembelajaran bersama. Kita perlu membangun langkah antisipatif sejak dini, agar kita tidak jatuh lagi ke dalam lobang yang sama sehingga potensi persoalan yang sama dapat kita mitigasi dan identifikasi’’. Pungkasnya

Rakor berlangsung  interaktif, masing-masing pihak turut memberikan pandangan dan masukan sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan menjadi bahan tindak lanjut bersama untuk menjadi dasar perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu ke depan.