Bawaslu Siak hadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024

Pekanbaru- ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten siak hadiri Rapat Koordinasi dan launching Indeks Kerawanan Pemilihan atau biasa disebut IKP Tahun 2024 yang digelar Bawaslu Riau, kamis s.d jumat (05 s.d 06 September 2024) bertempat di Hotel Prime park Pekanbaru.

Amiruddin sijaya selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Part sipasi Masyarakat dan humas dalam sambutannya menyampaikan IKP ini merupakan data dari pemilu dan pilkada sebelumnya untuk memetakan kerawanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa IKP ini merupakan bentuk/wujud deteksi dini terhadap kerawanan yg terjadi diberbagai daerah. 

"Keberpihakan penyelenggara termasuk suatu kerawanan tersendiri, maka kita sekuat tenaga dituntut untuk dapat menjaga kestabilan pelaksanaan demokrasi sesuai dengan yang kita harapkan". Ujar Amir dalam sambutannya.

Pada kesempatan kali ini kaban kesbangpol Provinsi Riau mewakili pj gubernur an. Jendri salmon ginting memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara rapat koordinasi dan launching Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024.

Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa provinsi Riau berdasarkan IKP termasuk Daerah kategori sedang. 

"Pemerintah provinsi Riau telah mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan melalui dana hibah demi kelancaran terlaksananya pesta demokrasi yang sesuai yang diharapkan". Ujarnya

"Untuk menjaga kenetralitasan ASN Pemerintah provinsi Riau juga telah mengeluarkan SE Gubernur demi menjaga daerah agar kondusif". Tambahnya lagi

Selain itu ia juga berharap agar semua memiliki kesamaan pola pikir, sikap dan perbuatan dalam menindak untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Riau dengan bekerja sama, bersinergi bersama stakeholder yang ada agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar dari tahun sebelumnya. 

Hadir dalam kegiatan ini forkopimda Provinsi Riau, organisasi masyarakat, media, serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi pencegahan, parmas dan humas, penanganan pelanggaran, serta Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab/Kota se-Riau.