Cegah Persoalan PSU Terulang Kembali, Harlen Sampaikan Langkah Antisipasi

Seperti diketahui, salah satu pokok permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Siak Tahun 2024 lalu ialah terdapat formulir pemberitahuan memilih atau C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada Masyarakat yang tinggal di wilayah PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) sehingga Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, memerintahkan KPU Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak.

Berkaca dari persoalan PSU yang terjadi, Anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Harlen Manurung, turut menyampaikan sejumlah langkah antisipasi terhadap persoalan distribusi formulir pemberitahuan memilih atau C.Pemberitahuan pada penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. dikatakannya Bawaslu bersama KPU telah berupaya mengembangkan alternatif solusi, salah satunya dengan mendorong agar warga yang berdomisili di lingkungan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) dapat direkrut sebagai penyelenggara badan ad hoc, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Langkah ini diharapkan dapat membantu petugas dalam mengenali kondisi sosial, lingkungan, serta keberadaan pemilih di wilayah tersebut.

"Kita perlu mencari pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan distribusi C.Pemberitahuan ini. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan masyarakat yang berdomisili di lingkungan perusahaan sebagai penyelenggara KPPS. Mereka tentu lebih memahami kondisi lingkungan dan mengenali warga yang tinggal di sekitarnya, sehingga proses pendataan maupun penyampaian pemberitahuan memilih dapat berjalan lebih optimal," ujar Harlen dalam rapat koordinasi dan evaluasi Pengawasan yang digelar Bawaslu Siak pada kamis (12/11/2026) di Aula kantor Bawaslu Siak.

Selain itu, Harlen juga menyoroti rencana pembentukan RT/RW di lingkungan perusahaan yang perlu mempertimbangkan kesiapan dan kesediaan masyarakat, khususnya terkait konsekuensi perubahan administrasi kependudukan. Menurutnya, perubahan alamat pada KTP dapat bersinggungan dengan berbagai kepentingan administratif masyarakat, termasuk urusan perbankan dan administrasi lainnya.

"Kita memahami bahwa perubahan administrasi kependudukan bukan perkara sederhana karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi dan pertimbangan yang matang agar solusi yang dihasilkan tidak justru menimbulkan persoalan baru. Kesediaan perusahaan untuk mendukung pembentukan TPS di lingkungan perusahaan merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pemenuhan hak pilih masyarakat," ungkap Harlen.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat ini berharap, melalui forum koordinasi dan evaluasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat membangun kesepahaman serta menyepakati langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis maupun administratif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.