Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi ke DPC Hanura, Bawaslu Siak Bawa Sejumlah Pesan Strategis

hanura

Doc. Konsolidasi demokrasi Bawaslu Kabupaten Siak bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Siak pada Rabu (16/11/2026

Konsolidasi Demokrasi masih terus aktif digencar Bawaslu Kabupaten Siak. Kali ini konsolidasi demokrasi dilakukan bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat atau biasa disebut Partai Hanura Kabupaten Siak pada Rabu (16/11/2026). Pertemuan ini berlangsung di Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Siak, Jalan Sapta Taruna atau Jalan Tengku Buang Asmara, Siak Sri Indrapura.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh seluruh unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Siak, yakni Zulfadli Nugraha TP, Harlen Manurung, M. Andi Susilawan, Ikhsan Parulian Harahap. Turut dihadiri pula Kepala Sekretariat, Sutrisna serta didampingi dari jajaran sekretariat Bawaslu Siak.

Sementara itu, dari pihak DPC Partai Hanura Kabupaten Siak, rombongan Bawaslu Siak disambut langsung oleh Wakil ketua Abdul Chalik, Bendahara Oloan Debataraja, dan Wakil Sekretaris Dewi Afriani.

Sama halnya dengan konsolidasi demokrasi Bersama parta politik sebelumnya, Dalam pertemuan ini, Bawaslu Kabupaten Siak membawa sejumlah pesan strategis yang dinilai krusial untuk menjadi perhatian bersama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Pesan tersebut berkaitan dengan pentingnya menjaga integritas, menghimbau parpol untuk melakukan pembaruan data parpol, mengingatkan bahwa pemilu kedepan akan ada beberapa perubahan dan bahkan adanya pemisahan, dan juga keterwakilan perempuan menjadi perhatian disaaat pencalonan anggota legislatif.

Ketua Bawaslu Siak Zulfadli Nugraha Triyan Putra  menegaskan bahwa Bawaslu memandang partai politik sebagai mitra strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

"Bawaslu Siak siap membangun sinergi dengan seluruh partai politik untuk mencegah terjadinya miskomunikasi, terutama dalam memahami aturan hukum kepemiluan. Pada tahapan kampanye biasanya tensi politik meningkat sehingga potensi perbedaan pemahaman juga semakin besar. Karena itu, kami terbuka apabila partai politik ingin berdiskusi atau berkonsultasi terkait regulasi kepemiluan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Siak, Ikhsan Parulian harahap, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang pelaksanaan konsolidasi demokrasi dengan partai politik pada masa non-tahapan.

Ia mengatakan bahwa forum diskusi seperti ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai ketentuan hukum kepemiluan sekaligus mencegah munculnya potensi sengketa proses pemilu.

"Kami berharap komunikasi yang terbangun sejak masa non-tahapan ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran maupun sengketa di kemudian hari. Kami juga membuka ruang bagi partai politik untuk memberikan catatan kritis sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu," tambahnya.

Diskusi berlangsung interaktif. Wakil Ketua da Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Siak bersama jajaran pengurus menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan kepada Bawaslu. Secara umum, pembahasan difokuskan pada isu-isu yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam tahapan pemilu, khususnya terkait isu politik uang dan implementasi regulasi kepemiluan. DPC Partai Hanura Kabupaten Siak juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta arahan dari Bawaslu Kabupaten Siak.

hanura1
Doc. Foto bersama setelah pelaksanaan konsolidasi demokrasi bersama DPC Hanura

 

Penulis : Kiki

Editor : Erni